Revitalisasi SDN 1 jalatrang di duga langgar aturan kerja

 

infonasionalnews Ciamis - Tgl 11 -10 -2024  melaporkan terkait adanya sebuah pekerjaan rehab gedung di sebuah intansi sekolah dasar yg ber ada di kota Ciamis Jawa barat

Kuat dugaan pihak CV langgar aturan pada saat bekerja 

Pihak dinas PUPR seharusnya memberikan. Tindak peneguran Ter hadap para pihak CV yg pada saat melaksanakan pekerjaannya dg sengaja. Tidak memakai APD untuk keselamatan dalam bekerja

Pelanggaran keselamatan kerja dapat berkisar dari tindakan sederhana hingga pelanggaran serius. Beberapa contoh pelanggaran dan konsekuensinya meliputi:

Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD):

Pelanggaran ini dapat menyebabkan cedera serius. Konsekuensinya melibatkan potensi kecelakaan dan risiko kesehatan jangka panjang bagi pekerja.

Izin Kerja Tidak Diperoleh:

Tidak memperoleh izin kerja sebelum melaksanakan tugas yang memerlukan izin dapat menyebabkan kecelakaan atau bahaya serius. Konsekuensinya termasuk denda dan sanksi hukum.

Tidak Mengikuti Prosedur Keselamatan:

Ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat menyebabkan kecelakaan. Konsekuensinya mencakup cedera, kerugian perusahaan, dan ketidakpatuhan hukum.

Tidak Mengadakan Pelatihan Keselamatan:

Tidak memberikan pelatihan keselamatan yang memadai dapat mengakibatkan pekerja tidak siap menghadapi risiko kerja. Konsekuensinya melibatkan potensi kecelakaan dan cedera.

Tidak Memelihara Peralatan dengan Baik:

Pemeliharaan yang buruk pada peralatan dapat mengakibatkan kegagalan, menyebabkan kecelakaan atau cedera. Konsekuensinya mencakup biaya perbaikan, kehilangan produktivitas, dan risiko kesehatan.

Baca juga : Peran Industri Menjalankan Tanggung Jawab HSE dan Legalnya

Kuat dugaan lemahnya pengawasan dari PUPR

Sedangkan anggaran yg begitu besar tentunya untuk hal keselamatan kerja paling di prioritaskan 

Namun Masih banyak di lapangan pihak CV yg mengerjakan projek Ter sebut abai adanya .

Tentunya hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar ,Ter Kait anggaranya di kemanakan ?

Pihak dinas terkait tentunya harus segera memberikan teguran pada pihak CV yg langgar aturan itu

Mengingat bukan hal kecil terkait anggaran  tersebut yg sudah secara komitmen sebelum kontrak kerja berjalan 

(Yudi)