Dalam kunjungannya, Ono menemukan bahwa pungutan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan dalih menutupi kekurangan biaya kegiatan praktikum di laboratorium.
Menurut keterangan yang disampaikan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan praktikum siswa, khususnya di jurusan seperti farmasi dan analis kimia yang membutuhkan bahan-bahan mahal.
“Memang ada kebutuhan dari sekolah untuk pembelajaran anak-anak, dan itu tidak bisa di-handle oleh anggaran yang disiapkan pemerintah,” ujar Ono.
Tidak Ada Pemaksaan, Tapi Sistem Penggalangan Dana Perlu Tinjauan
Komite Sekolah menegaskan bahwa tidak ada unsur pemaksaan terhadap orang tua siswa untuk membayar sumbangan.
Bahkan, siswa yang belum membayar pun tetap diperbolehkan mengikuti ujian. Namun, kesimpangsiuran informasi di kalangan orang tua membuat isu pungli ini menjadi Menurutnya, kebutuhan tahunan sekolah mencapai Rp 1,5 miliar, sementara dana BOS yang diterima hanya sekitar 40 persen atau sekitar Rp 600 juta.
Maka dari itu, kekurangannya dibebankan kepada orang tua siswa yang mampu, tanpa menentukan angka pasti.
“Memang ada yang menyumbang Rp 5,5 juta, ada yang hanya Rp 500 ribu atau Rp 1 juta. Itu murni keputusan orang tua,” jelas Belinda.polemik.
Ketua Komite Sekolah SMKN 13, Belinda Y Dwiyana, mengakui adanya penggalangan dana.
Dorongan DPRD Jabar: Komite Sekolah Harus Lebih Inovatif
Meskipun memahami alasan di balik pungutan tersebut, Ono Surono menyayangkan praktik pengumpulan dana dari orang tua siswa.
Ia menilai, hal tersebut bisa membebani keluarga siswa, terutama yang berasal dari kalangan pra-sejahtera.
Ono mengusulkan agar Komite Sekolah lebih kreatif dan inovatif, misalnya dengan membuka usaha bersama yang melibatkan sekolah, alumni, dan dunia industri di sekitar.
Keuntungan dari usaha tersebut bisa digunakan untuk mendanai kegiatan praktikum dan pembelajaran.
Ono berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mengambil langkah tegas terhadap komite sekolah SMKN 13 Bandung untuk mencegah kasus serupa terulang di sekolah negeri lainnya.
"Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa tindak tegas untuk sekolah negeri seperti itu, karena gini komite sekolah tidak bisa lakukan pungutan kepada seluruh siswa itu bukan lagi sumbangan tapi pungutan itu dilarang," pungkasnya.
“Ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun struktur pembiayaan pendidikan, terutama bagi SMK yang biayanya lebih tinggi dari SMA,” tutup Ono. (Ivan Sukenda).**
.jpg)
.jpg)
.png)
