Langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas bagi seluruh warga Kota Bandung.
Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategis Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta JKN di Balai Kota Bandung, Selasa 3 Juni 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, dalam rangka mewujudkan itu perlu dukungan dan kolaborasi semua pihak salah satunya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebut, beberapa poin krusial, seperti fasilitasi dari lembaga lintas sektor dan alokasi anggaran dari provinsi.
"Kalau provinsi turun tangan, akan jauh lebih cepat tercapai,” ujar Farhan.
Ia juga menyoroti kolaborasi lintas sektor, terutama untuk menangani kendala peserta mandiri yang tidak mampu membayar premi.
“Camat dan lurah sudah bergerak, tapi masih terbatas kewenangan. Maka kolaborasi antara BPJS dan kewilayahan jadi mutlak,” imbuhnya.
Di sisi lain, Farhan menyatakan komitmen untuk terus mendukung anggaran UHC, termasuk melalui APBD Perubahan 2025.
“Kami harap dukungan dari DPRD agar anggaran bisa mencapai Rp310 miliar per tahun jika seluruh penduduk kurang mampu harus dicover penuh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung dr. Greisthy mengungkapkan, dari cakupan peserta JKN yang sudah mencapai 99,2 persen dari total penduduk Kota Bandung, dengan peserta aktif mencapai 79,96 persen dari target 80 persen.
“Segmen dengan tingkat ketidakaktifan tertinggi adalah peserta mandiri, pekerja swasta, dan PBI JK. Ini menjadi tantangan besar untuk kita semua,” jelasnya.
Ia memaparkan, keaktifan peserta menjadi indikator penting agar Kota Bandung tetap mendapatkan status UHC Prioritas.
“UHC Prioritas ini istimewa. Penduduk langsung aktif saat mendaftar tanpa menunggu 14 hari verifikasi. Tapi syaratnya, keaktifan minimal 80 persen,” katanya.
Upaya strategis yang tengah dijalankan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan keaktifan antara lain dengan menurunkan 103 agen pesiar ke berbagai kelurahan. Mereka bertugas melakukan pendekatan langsung ke rumah warga untuk advokasi, registrasi, dan aktivasi kepesertaan JKN.
“Bandung memiliki jumlah agen pesiar terbanyak di Jawa Barat. Tapi mereka perlu dukungan pemerintah kota dan masyarakat agar efektif,” ucapnya.
“Kami harap ada regulasi dari Pemkot Bandung yang mendorong syarat keaktifan JKN dalam berbagai layanan publik, serta publikasi dukungan terhadap agen pesiar,” usulnya. (Ivan Sukenda).**
.jpg)
.jpg)
.png)
